Contents
Mengenal Middle Income Trap – Sejak berhasil bertahan melawan krisis finansial pada akhir tahun 1990an, Indonesia terus mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Performa ekonomi ini kemudian membuat Indonesia diangkat menjadi negara berpendapatan menengah (middle-income country) pada tahun 2002.
Namun, hingga kini status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah tidak kian berubah selama lebih dari 30 tahun. Seakan-akan terdapat tembok tebal yang sulit ditembus bagi Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi (high-income country).
Padahal, Indonesia sempat mencapai level negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income), sebelum akhirnya turun kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income) akibat pandemi.
Apa itu Middle Income Trap?
Kondisi Indonesia yang terjebak sebagai negara berpendapatan menengah inilah yang disebut sebagai middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Istilah ini merujuk pada posisi negara yang berada pada tingkat pendapatan menengah namun tidak dapat mencapai tingkat pendapatan tinggi. Istilah ini seringkali digunakan ketika membahas mengenai perekonomian internasional.
Status pendapatan sebuah negara ditetapkan berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto negara tersebut. Berdasarkan indikator klasifikasi World Bank, negara berpendapatan menengah adalah negara yang memiliki PDB (Pendapatan Domestik Bruto) per kapita sebesar $1,036 hingga $4,045 untuk pendapatan menengah ke bawah dan $4,046 hingga $12,535 untuk pendapatan menengah ke atas.
Penyebab Middle Income Trap
Mengapa middle income trap bisa terjadi? Dalam sebuah siklus ekonomi, sebuah negara akan melalui tiga fase utama yaitu recovery (pertumbuhan), peak (puncak), recession (perlambatan), dan trough (palung).
Middle Income Trap terjadi ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat sehingga berhasil menembus status pendapatan menengah, namun gagal menghadapi perlambatan ekonomi. Sehingga, negara tersebut tidak dapat mengejar pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan
Hal tersebut juga berlaku untuk Indonesia yang tak kian keluar dari middle income trap. Terdapat banyak faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, beberapa diantaranya yang berhubungan langsung dengan middle income trap adalah:
Meningkatnya biaya produksi
Suatu sektor industri yang mengalami kemajuan maka biaya produksinya juga akan meningkat. Baik dari segi bahan baku maupun upah buruh. Ketika biaya produksi meningkat, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan. Namun, kecenderungan investor asing adalah memindahkan modalnya dari suatu negara berkembang ketika biaya produksi semakin mahal, sehingga tidak dapat berkembang lebih lanjut.
Struktur birokrasi
Keamanan sistem birokrasi di Indonesia masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Penting bagi suatu negara untuk menetapkan birokrasi yang tegas dalam menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi mencapai angka Rp62,93 triliun. Besarnya angka tersebut akan terus menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia jika tidak ditanggulangi.
Upaya yang Dilakukan Indonesia
Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani melalui webinar CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045, menuturkan bahwa Indonesia telah memiliki strategi khusus dalam menghadapi middle income trap.
Strategi pertama adalah adanya pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul. Menurut Ibu Sri Mulyani, ketersediaan SDM merupakan kunci utama dalam mendorong daya saing Indonesia dalam kompetisi perekonomian dunia. Upaya ini akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Strategi kedua adalah mendorong pembangunan infrastruktur dalam menunjang pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur juga diikuti dengan pemberdayaan fasilitas keuangan yang inklusif. Keberhasilan akan upaya ini akan mendorong kemajuan ekonomi negara secara keseluruhan, mengurangi angka kemiskinan, dan berdampak pada peningkatan pendapatan negara.
Tak kalah penting, diperlukan juga strategi dalam menanggulangi birokrasi dan transparansi di Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendekatan legislatif dalam menetapkan sistem birokrasi yang lebih efisien dan aman.
Terakhir, dilakukan pemanfaatan teknologi digital dalam mempercepat proses dari strategi yang diutarakan. Kemajuan teknologi merupakan kunci penting dalam dunia modern dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sehingga, Indonesia perlu mengembangkan kemampuan teknologi digitalnya dalam berkompetisi secara global.
