Hubungan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Sahabat Danakini, literasi keuangan dan inklusi keuangan belum lama ini ramai menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Ternyata, keduanya saling berhubungan antar satu sama lain. 

Inklusi keuangan memiliki arti sebagai perantara keuangan serta membahas soal ketimpangan. Dikatakan dalam Bank Dunia (2016), Inklusi merupakan faktor pendukung utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk mengurangi angka kemiskinan. 

Sedangkan, literasi keuangan merupakan suatu pemahaman untuk mewujudkan terciptanya inklusi tersebut.  Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa literasi dan inklusi keuangan memiliki hubungan satu sama lain. Dalam arti inklusi bisa berjalan jika ada literasi yang jelas.

Hubungan Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, dikatakan bahwa inklusi keuangan merupakan suatu akses yang memenuhi berbagai bidang, layanan jasa dalam bidang ekonomi serta produk sesuai kebutuhan. Hal ini juga dilihat dari kesanggupan masyarakat untuk mengurangi krisis di Indonesia.

Inklusi keuangan menjadi nyata apabila semua orang mampu mengambil layanan keuangan yang mudah. Efeknya, tentu meningkatnya kesejahteraan rakyat dari krisis ekonomi dan berkurangnya angka kemiskinan akibat inflasi.

Dampak positif dari inklusi ini akan dialami banyak orang apabila layanan mampu menjangkau setiap lapisan masyarakat. Artinya, semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan akses layanan keuangan, maka akan semakin cepat kesenjangan ekonomi bertumbuh.

Literasi keuangan sendiri merupakan suatu pengetahuan dalam mengaplikasikan mengenai konsep serta resikonya. Adanya keterampilan juga dibutuhkan agar bisa membuat sebuah keputusan baik untuk meningkatkan kesejahteraan serta menghindari resiko, baik itu secara personal maupun sosial, serta mampu untuk berpartisipasi pada masyarakat setempat.

Adapun hubungan di antara keduanya yaitu jika literasi merupakan pemahaman akan instrumen ekonomi, lain halnya dengan inklusi keuangan adalah bukti nyata yang dilakukan berdasarkan dari literasi. Dengan kata lain, akan terwujud jika keduanya dijalankan.

Alasan Mengapa Literasi dan Inklusi Keuangan Dibutuhkan

1. Otoritas Jasa keuangan mempunyai peranan penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Hal ini dapat dilihat dari pemberdayaan konsumen yang terdiri dari beberapa hal seperti inklusi, literasi dan perlindungan konsumen.
2. Semua pemimpin negara bergabung dalam G20 pada OECD di tahun 2010 yang sekaligus menetapkan integrasi berdasarkan prinsip literasi dan inklusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi negara.
3. Literasi dan inklusi bagaikan 3 pilar yang dibutuhkan masyarakat yang terdapat dalam pemberdayaan konsumen serta memiliki korelasi berkaitan. Trilogy inilah yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu membaca laporan dengan baik.

Korelasi keduanya memiliki keterkaitan atau hubungan yang baik, dimana seseorang memiliki perkembangan untuk dapat menentukan suatu produk atau layanan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tentunya memiliki pengaruh, karena dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk penggunaan produk atau memanfaatkan layanan jasa keuangan yang ada pada saat ini.

Manfaat Literasi dan Inklusi Keuangan

Banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan kehadiran dari literasi dan inklusi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya dari sisi ekonomi makro, Diantaranya yaitu:

1. Perkembangan tingkat literasi masyarakat mampu mendorong jumlah warga untuk menentukan serta memanfaatkan layanan keuangan. Cara ini tentunya dapat membuka jalan agar masyarakat lebih sejahtera kehidupannya tanpa resiko besar.
2. Kenaikan literasi yang berkaitan dengan kenaikan inklusi dapat mengurangi kesejahteraan dalam ekonomi. Hal ini yang pada akhirnya berujung pada angka kemiskinan yang semakin melonjak.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 

Dari data di atas, ditunjukan hasil Survei Nasional SLINK yang telah dilakukan pada tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2019 masing-masing mencapai 38,03% dan 76,19%. 

Data survei ini diambil dari 12.773 responden. Dimana responden yang diambil terdiri di 34 Provinsi dan 67 Kabupaten atau Kota yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan yang berada dibawah pengawasan OJK.

Selain itu, dari data di atas juga memberikan fakta mengenai kondisi ekonomi berkelanjutan pada masyarakat Indonesia sesuai gender. Dari hasil menunjukkan bahwa pria lebih besar inklusi serta literasinya dibandingkan wanita.

Pada pria inklusi sebesar 77, 24 % dan literasinya 39,94%, sedangkan pada wanita inklusi 75,15% dan literasi 38,13%. Dengan hasil survey tersebut sangat jelas bahwa pria lebih banyak berperan didalamnya.